Cikarangku, Sampai Kapan?

Diperlukan kesabaran dan keuletan dalam menunaikan ibadah haji. Begitu cerita teman-teman yang baru pulang dari perjalanan dari tanah suci. Tapi pengalaman membuktikan bahwa untuk daftar haji pun diperlukan kesabaran dan keuletan yang sama.



Gerbang tol Cikarang Timur dan Delta Mas



Buat yang tinggal di daerah kabupaten Bekasi, pendaftaran di lakukan di Kementrian Agama Kantor Kabupaten Bekasi, istilah resmi dari panggilan orang sehari-hari "Depag." Lokasinya di Kompleks Pemda Bekasi yang terletak di Sukamahi, Cikarang Tengah. Kalau keluar dari pintu tol Cikarang Tengah akan melalui perumahan Delta Mas yang indah dan moderen. Padahal kalau dilihat dari atas, peta perumahan itu mirip pentagon (bintang lima) yang dikelilingi lingkaran.

Demikian pula peta kompleks Pemda Bekasi yang berbentuk segi lima dalam lingkaran. Persis trend arsitektur moderen yang cenderung memuja paganisme. (Lihat arsitekturnya di web PDW Architec). Sebuah situs internet Amerika bernama Vigilant Citizen rajin mengikuti perkembangan arsitektur pagan ini dan bahkan kata mereka, kini sudah merambah ke gaya hidup para artis. Padahal setelah pintu gerbang tol Cikarang Tengah ada pintu gerbang perumahan yang terbuat dari tembok. Bentuk rinciannya menyerupai elemen arsitektur Spanyol abad 15 yang didominasi arsitektur Moor (istilah orang Spanyol untuk kerajaan Islam), yaitu menara, kubah bentuk geometris lainnya.

***

Ini yang kedua kali kami ke Depag, setelah yang pertama dianggap batal, karena KTP baru belum jadi. Setelah diinput ulang, kami harus kembali ke Bekasi (kota) untuk debet tabungan, karena bank kami tidak ada cabang disana. Setelah tabungan kami didebet dan memperoleh resi pembayaran, kami harus kembali ke Pemda untuk menginput ulang. Ini terasa melelahkan, karena sebagai pusat pemerintahan yang sudah berjalan selama 2 tahun, mestinya semua bank punya cabang disini. Nyatanya tidak. Karyawan bank tempat kami setoran pun bilang, buka cabang disitu, siapa nasabahnya pak?

Memang, berkunjung ke kompleks pemda Bekasi di Sukamahi setelah jam kantor (bahkan pada jam kantor juga) serasa mengunjungi tempat hiburan, yang rame hanya pada hari Sabtu-Minggu atau libur nasional. Bahkan buat kompleks itu, Sabtu Minggu dan libur hari besar nasionalpun malah tambah sepi. Kompleks itu hanya gegap gempita apabila ada upacara, apalagi tujuhbelas agustusan. Sehari-hari kendaraan umum kesana hanya satu-dua yang lewat. Itupun kebanyakan ngetemnya. Mungkin kebanyakan orang yang datang kesana memakai kendaraan pribadi atau carteran. Tapi semestinya asumsi pembangunan sebuah gedung publik tidaklah sampai kepada the more remote, the better will be, (semakin terasing, semakin baik) tapi it must be achievable by the lowest mode of transportation (dapat dicapai oleh kendaraan yang paling sederhana).

Sulit membayangkan betapa susahnya masyarakat yang ingin ke Pemda Bekasi menggunakan kendaraan umum. Apalagi kalau dari ujung kabupaten Bekasi. Ia harus bisa sampai ke pintu tol Cikarang Barat dulu. Lalu mencari kendaraan umum, yang sampai saat ini belum ada yang melalui tol. Itu artinya harus naik angkot menyusuri jalan Kalimalang menuju kampung Tegal Danas, yang dikenal karena "warung remang-remangnya" yang abadi. (Potret kumuh Bekasi yang gemerlap karena industri). Dari pasar Tegal Danas ia harus menunggu angkot jurusan Pemda yang datangnya bisa 1 jam sekali!

***

Dengan menggunakan kendaraan sendiri perjalanan dari Bekasi kota ke Pemda Bekasi melalui tol tidak terlalu lama, hanya 35 menit. Tapi karena dilakukan 3 kali, acara pendaftaran itu bisa makan waktu sekitar 4 jam. Berangkat dari rumah jam 11, rampung pas jam 3. Hasilnya? "Quotanya untuk 2014 ya Pak", kata pegawai seksi haji dan umroh tanpa ekspressi. Dan itu berarti kita harus menunggu selama 4 tahun.

Para penduduk Indonesia kini bisa menghitung berapa yang ia harus tabungkan sampai dia bisa berangkat haji. Tapi untuk dapat seat, ia harus membayar Rp.25 juta, dan sisanya dapat dilunasi pada tahun keberangkatan. Jika sekarang quota haji Bekasi untuk 2014 sudah terpenuhi (di Aceh orang harus nunggu 10 tahun), dimana setiap quota berisi 210 ribu jamaah (quota untuk tiap negara muslim adalah 10% dari total penduduk sebagaimana keputusan OIC pada tahun 1998) maka dapat dibayangkan berapa dana haji yang mengendap di kantong pemerintah. Jika total seluruh indonesia quotanya sampai 2014, dengan uang muka seat sebesar Rp. 25 juta maka akan diperolah dana lebih dari 20 trilyun. Jika dana itu disimpan di bank, dengan asumsi rate 8 persen pertahun, berapa keuntungan yang diperoleh pemerintah ? Satu koma tujuh trilyun! Persoalannya, mengapa dana itu tidak menetes kepada masyarakat, terutama muslim? Wallahu A'lam bissawaab.

Kesalahannya terletak pada pembayaran seat. Di Indonesia, pembayaran tersebut dianggap pembelian seat haji dengan uang muka. Karenanya secara otomatis pemerintah menjadi pemilik uang muka tersebut. Hal ini juga membuat Departemen Agama menjadi travel biro terbesar di dunia karena mengurusi perjalanan setiap tahun tidak kurang dari dua ratus ribu orang. 

Padahal di Malaysia, orang yang menabung untuk haji disarankan untuk membuka tabungan haji di Lembaga Urusan dan Tabung Haji Malaysia sebuah lembaga/perusahaan yang didirikan pemerintah untuk mengelola perjalanan haji.. Mereka akan menabung dengan dana tertentu tiap bulan, kalau perlu dari gaji mereka. Mereka akan diberitahu kapan kira-kira tabungan mereka akan cukup untuk berangkat haji. Milik siapa tabungan itu? Tabungan itu masih berstatus milik jamaah haji dan Tabung Haji Malaysia hanya menerimanya dalam bentuk titipan. Persis seperti nasabah calon haji masih menabung di bank-bank yang ada di Indonesia.

Tabungan itu, berdasarkan izin dari nasabah, diinvestasikan oleh Tabung Haji Malaysia ke berbagai jenis investasi, seperti pertambangan, perkebunan, keuangan dan lain-lain, sehingga apabila ada keuntungan, nasabah akan memperoleh bagi hasil yang bisa menambah saldo tabungan mereka. Bagaimana kalau rugi? Pemerintah, berdasarkan undang-undang tertentu, menjamin seluruh saldo tabungan nasabah haji yang ada di Tabung Haji Malaysia. Apabila saldo nasabah calhaj cukup, maka Tabung Haji akan menghubungi nya untuk membayar biaya perjalanan haji secara penuh.

***

Sepanjang perjalanan pulang dari Pemda, terlihat antrian kendaraan yang memadati jalan menuju pintu keluar tol Cikarang Barat. Sedangkan di sisi lain, kendaraan yang masuk tol di gerbang Cikarang Barat pun tidak kurang banyaknya. Beginilah kondisinya sehari-hari apabila sudah memasuki waktu pulang kantor. Pertanyaannya, berapa waktu yang terbuang percuma gara-gara macet di pintu tol? Mengapa tidak ada alternatif selain menggunakan kendaraan pribadi?

Kuncinya terletak kepada kemauan pemerintah untuk membangun infrastruktur publik. Dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang belum memiliki kereta dalam kota, baik MRT (Mass Rapid Transit ), LRT (Light Rail Transit) atau Monorail. Singapore yang pertama, disusul Malaysia, sekarang Thailand. Dengan demikian transportasi Indonesia jauh lebih primitif dari negara terbelakang sekelas Philipina. Indonesia hanya disejajarkan dengan Kamboja dan Vietnam yang lebih mengandalkan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi.

Di Jakarta, Sutioso selaku gubernur sebelumnya sudah berani melakukan inisiatif untuk membangun monorail. Tapi apa lacur, undang-undang dan menteri perhubungan tidak mendukungnya. Akhirnya tiang-tiang yang sudah dibangun menjadi "hiasan" yang malah merusak pemandangan. Dan Jakartapun menjadi kota termacet ketiga di Asia Tenggara, menggantikan Bangkok yang berhasil naik peringkat, karena berani membuat rel kereta yang elevated, alias diatas tanah seperti jalan layang. Padahal katanya, gubernur yang memimpin Jakarta sekarang ini adalah ahli transportasi bertitel Ing (titel dari Eropa yang berarti Insinyur).

Pengalaman di negara lain, memang membuktikan bahwa proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan kereta api memerlukan tangan seorang pemimpin negara untuk turun langsung. Paling tidak itu yang terjadi di negara tetangga. Adalah Lee Kwan Yew yang memimpin langsung pembangunan dan pengawasan MRT pertama kali. Demikian juga Mahathir pada mulai tahun 1994. Kalau hanya setingkat gubernur seperti Sutioso, haqqul yakin  proyek itu tidak akan pernah terwujud. Coba saja lihat nasib proyek pembangunan kereta cepat dari Bandara Soekarno Hatta ke pusat kota (direncanakan Manggarai). Sudah dua tahun ini Departemen Perhubungan melakukan "kajian" bersama otoritas bandara untuk merancang pembangunan kereta untuk mengangkut penumpang dari dan ke bandara agar terhindar dari macet atau banjir yang seringkali mengganggu di jalan tol. Entah karena apa "kajian" itu tidak pernah selesai dan diungkap ke publik, padahal mereka sangat ingin mengetahuinya. "Masak sih kita kalah sama Malaysia, yang punya kereta cepat bandara-KL Sentral. Dulu kan mereka belajar dari kita", kata seorang teman.

Itu dulu Om. Sekarang mah udah beda. Trus, kenapa Singapore dan Malaysia berhasil, kita nggak? Kayaknya sih, kalau di kita mah penyakit korupsinya yang nggak pernah sembuh. Makanya semua urusan kagak ada yang beres, kata tetangga sebelah rumah.

Wallahu A'lam