Independensi; Berat dan Mahal

Beberapa waktu yang lalu saya diundang sebuah organisasi massa (ormas) Islam dan diminta berbicara dalam Rakornas mereka, tentang tantangan ummat Islam kedepan. Saya bertanya, mengapa mereka mengundang saya, mengingat ormas ini memiliki banyak alumni yang relatif punya nama besar di tingkat nasional. Jawab mereka simpel, “mereka sudah partisan semua bang, kami nggak suka. Jangan-jangan mereka nanti malah kampanye.” Maksudnya sebagian besar sudah menjadi tim sukses kandidat pilpres, entah di nomor 1, 2 ataupun 3. Bahkan organisasi formal alumni ormas itupun sudah menyatakan mendukung salah satu calon. Sampai saat ini saya tidak habis mengerti, mengapa orang sering lupa, bahwa yang namanya ormas –secara organisasi- harus netral, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumahtangganya. Bahwa pengurusnya kemudian aktif di salah satu partai atau pendukung seorang kandidiat, itu urusan lain. Yang penting sang pengurus tidak aktif disana mengatasnamakan organisasi. Itu adalah etika universal yang sekarang ini dikhawatirkan semakin sering ditabrak.

Saya menangkap kegelisahan yang begitu nyata. Politik kini sudah seperti udara, ada dimana-mana. Terhirup oleh siapa saja, meskipun tidak diniatkan. Setiap orang, di setiap tempat, jika bisa, ditarget menjadi pemilih calon yang diusungnya. Mengapa harus gelisah? Bagi sebuah ormas yang hidup di jaman ini, pilihan politik seperti makan buah simalakama. Tidak mendukung, bisa-bisa diboikot secara finansial dan fasilitas. Susah cari dana buat operasional, susah pinjam tempat buat konferensi/muktamar dan susah cari donatur untuk bayar tiket perjalanan. Jika mendukung salah satu, yang lain akan kecewa dan langsung menjaga jarak. Tidak jarang kekecewaan ini membekas sampai bertahun-tahun. Celakanya jika calon yang tidak didukung itu justru yang menang. Maka, selama calon yang tidak didukung itu menjabat, selama itu pula ormas itu akan terus jadi bulan-bulanan. Padahal bisa jadi si pejabat yang terpilih juga alumni ormas tersebut.

Menurut saya, sikap yang terbaik adalah mendukung semuanya, atau tidak mendukung semua calon, tapi tetap berjanji akan memilih yang terbaik. Sikap pertama diperlukan untuk menyelamatkan organisasi dari citra “anti sosial”. Bukankah program para kandidat semuanya bagus-bagus? Bukankah para kandidat semuanya tidak ingin mengumbar boroknya? Bukankah semua orang tidak ingin ada musuh/rival? Atas dasar ini, pilihan “mendukung semua” berarti menempatkan ormas pada posisi “negarawan” dan bukan “politikus” alias pemain. Sikap kedua (tidak mendukung semua calon) bisa diartikan “semuanya tidak disukai” atau bisa jadi “semuanya bagus”. Tergantung pernyataan yang akan diartikulasikan untuk menunjukkannya. Karena itu pernyataan baik verbal maupun gesture sangat penting.

Seperti saya tulis dalam blog ini sebelumnya, memilih sikap independen itu tidak mudah. Penuh risiko yang harus ditanggung sendirian. Seorang pimpinan lembaga keuangan negara harus mendekam di penjara karena mempertahankan kemandirian lembaganya (yang sudah dijamin undang-undang) dari campur tangan pihak ketiga (termasuk pemerintah). Seorang dirut BUMN harus legowo menerima pemberhetian dari jabatannya karena berani mengajukan perusahaannya untuk ikut tender dalam negeri, bersaing dengan sebuah perusahaan asing yang belakangan diketahui didukung oleh tokoh nasional (karena kedatangan menteri luar negeri perusahaan tempat itu berasal).

Tapi bersikap non partisan tidak selalu buruk. Sering juga sikap itu membawa manfaat. Diantaranya bisa bersikap obyektif dalam menilai. Karena semua nya berjarak sama, maka semua pihak jadi ingin mendekat. Semua pihak bercerita tentang keluh kesahnya dan tantangan yang dihadapi masing-masing pihak, satu sama lain. Kalau sudah begini tergantung bagaimana jatidiri internal, apakah dapat membawa suasana ke arah perbaikan kepada semua pihak.

Fatsun sosial mengatakan, seseorang baru bisa independen, mandiri, “nggak bisa diatur seenaknya” atau semacamnya, hanya bisa jika ia memiliki kemandirian secara finansial. Dengan kata lain dia tidak bergantung kepada pihak manapun untuk membiayai kehidupannya. Kecuali kepada tempat ia memperoleh penghidupannya, misalnya perusahaan atau tempat berdagang. Begitu pula ormas, termasuk ormas Islam. Kalau ingin mandiri, ia harus bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena itu dalam ceramah kemarin saya mengusulkan agar ormas Islam bisa mencari dana mandiri untuk membiayai kebutuhan operasionalnya.

Sisa ceramah selanjutnya saya isi dengan kritik internal terhadap ormas Islam, yang cenderung tidak mandiri secara finansial (poin di atas), struktur yang kaku, semakin membatasi diri, kader yang banyak tapi tidak loyal, dan kegiatan yang jarang-jarang. Padahal untuk bisa maju dan berkembang, sebuah organisasi harus memiliki struktur yang fleksibel, luwes, kader yang loyal dan kegiatan yang rutin. Bagaimana mengandalkan kemajuan organisasi pada pengurus yang ketemunya saja jarang-jarang dan sangat kaku dalam struktur? Jika faktor-faktor ini tidak diatasi secara optimal, bagaimana bisa bersikap secara mandiri?

"Akan datang suatu saat, dimana yang duduk lebih baik dari yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik dari yang berjalan.." (Hadits)

Wallahu A’lam

Didedikasikan untuk Pelajar Islam Indonesia (PII), yang berhari bangkit sebulan yang lalu.